a

Facebook

Twitter

Copyright 2015 Libero Themes.
All Rights Reserved.
Search
Menu

 

Tak Ada Itikad Baik, Pemegang Polis Korban Gagal Bayar Asuransi Wanaartha Life Gugat ke Pengadilan

FMP Law Firm > News  > Tak Ada Itikad Baik, Pemegang Polis Korban Gagal Bayar Asuransi Wanaartha Life Gugat ke Pengadilan

Tak Ada Itikad Baik, Pemegang Polis Korban Gagal Bayar Asuransi Wanaartha Life Gugat ke Pengadilan

AKURAT.CO, Sejumlah Pemegang Polis Asuransi Wanaartha Life menggugat perusahaan PT. Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha tersebut karena kasus Gagal Bayar atas pengakhiran polis.

“Pada tanggal 03 Februari 2020 kemarin Klien kami telah mengajukan pengakhiran seluruh polis milik klien kami dan menyerahkan seluruh polis asli dan dokumen lainnya di kantor pusat PT. Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (Wanaartha Life) Grha Wanaartha, Jl. Mampang Raya No. 76, Jakarta Selatan,” kata kuasa hukum Pemegang Polis, Marianus Mendrofa kepada wartawan, Jumat (26/6/2020).

Marianus menjelaskan, pengakhiran polis tersebut tidak dicairkan oleh Wanaartha kepada kliennya. Namun, justru pada tanggal 12 Februari 2020 Wanaartha melalui Direktur Yanes Y. Matulatuwa tiba-tiba mengeluarkan Surat No:019/BOD/WAL/II/2020 kepada semua Pemegang Polis.

”Tanggal 21 Januari 2020, perusahaan mendapatkan informasi secara informal yang menyatakan bahwa ada perintah pemblokiran atas rekening efek milik perusahaan dari pihak yang berwenang,” paparnya.

Melihat kasus ini, advokat dari Kantor FMP Law Firm ini pun mengambil sikap tegas dengan melakukan sejumlah langkah hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Karena tidak ada itikad baik dan kepastian yang diberikan oleh wanaartha maka kami telah memutuskan untuk menempuh upaya hukum untuk memperjuangkan hak-hak klien kami,” tegasnya.

Akhirnya, pada tanggal 24 Juni 2020, ia bersama kliennya telah mendaftarkan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, karena dalam ketentuan polis pilihan hukumnya apabila ada perselisihan diselesaikan di Pengadilan Negeri sesuai dengan domisili Pemegang Polis.

“Adapun Tuntutan ganti rugi dari gugatan kami tersebut adalah meminta majelis hakim Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang dialami Para Penggugat baik materiil maupun immateril kepada Penggugat dengan dibayar tunai dan sekaligus sebesar Rp. 5.450.000.000 (lima milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) dan membayar bunga,” pungkasnya.

a

Kasus ini juga disoroti oleh Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Hidayatullah. Soal maraknya kasus Gagal Bayar di industri keuangan, ia meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) segera melakukan perbaikan di sisi pengawasan.

“Perbaikan harus dilakukan demi mengantisipasi efek negatif Gagal Bayar yang saat ini tengah dialami oleh sejumlah perusahaan investasi, asuransi hingga utang perusahaan swasta yang tercatat di pasar modal,” ujarnya, Kamis (25/6/2020).

Menurut dia, apabila hal ini tidak segera diperbaiki maka menyebabkan kredibilitas para komisioner OJK akan menurun.

“Lalu, yang berbahaya itu adalah pembiaran terhadap menurunnya kredibilitas para komisioner, pasti akan menurunkan kredibilitas lembaga OJK,” ujar Hidayatullah.

Karena itu, dirinya mendorong agar pembiayaan terhadap anggaran OJK kedepan bisa diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Mungkin kedepan bisa disiasati iuran ini masuk dari pintu pendapatan di pemerintah lalu pemerintah yang memberikan anggaran ke OJK. Ini agar OJK sebagai pengawas dan regulator tidak punya hubungan langsung (dukungan dana) dari industri keuangan yang diawasi,” tukasnya.[]

sumber : akurat.co

No Comments

Leave a Comment